Jakarta, melalui Indonesia Blog – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengajukan permohonan pemutusan pembayaran gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI dari Fraksi PAN yang sedang dalam status nonaktif, yaitu Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya).
Putri Zulkifli Hasan, selaku Ketua Fraksi PAN DPR RI, menyampaikan permintaan ini kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga Kementerian Keuangan. Fraksi PAN menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kejujuran, keterbukaan, serta pertanggungjawaban di dalam lembaga legislatif.
“Hal ini merupakan tindakan tanggung jawab dari Fraksi PAN dalam menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas,” ujar Putri Zulkifli Hasan saat memberikan pernyataan di Jakarta, pada hari Rabu (3/9/2025).
Namun demikian, Putri menekankan bahwa permintaan penghentian gaji dan fasilitas tersebut hanya berlaku selama masa nonaktif Eko Patrio dan Uya Kuya masih berlangsung.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Fraksi PAN untuk menjaga citra baik DPR RI, serta memastikan pengelolaan anggaran negara dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tetap menghargai proses yang adil, transparan, dan mengikuti prosedur resmi.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) telah menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR RI, terhitung sejak Senin, 1 September 2025.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh DPP PAN melalui siaran pers yang ditandatangani oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi pada hari Minggu.
PAN menyampaikan komitmen untuk menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas para wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional saat menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI.
Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Jenderal PAN, menyampaikan kepada media di Jakarta, hari Minggu (31/9), “PAN menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, bersabar, dan mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.”
