Sebuah rekaman audio kontroversial yang melibatkan mantan kepala intelijen militer Israel bocor. Rekaman tersebut berisi pernyataan yang menyatakan bahwa kematian puluhan ribu warga Palestina di Gaza, yang terjadi sejak 7 Oktober, dianggap sebagai sebuah kebutuhan untuk generasi mendatang. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa untuk setiap korban yang terjadi pada 7 Oktober, 50 warga Palestina harus mati.
Mayor Jenderal Aharon Haliva, yang menjabat sebagai kepala intelijen militer Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan di Israel selatan, kemudian mengundurkan diri dari jabatannya pada April 2024. Rekaman tersebut, yang tampaknya merupakan fragmen percakapan dengan Haliva, memicu kontroversi dan menimbulkan kritik terhadap tindakan militer Israel.
Haliva menyalahkan kepemimpinan politik Israel dan badan keamanan Shin Bet karena meyakini Hamas tidak akan melakukan serangan. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran tentang tanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober dan dampak dari peristiwa tersebut.
Rekaman tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai interpretasi dan dampaknya. Channel 12 Israel tidak mengidentifikasi orang yang berbicara dengan Haliva, dan Haliva sendiri meminta maaf atas rekaman tersebut, menyebutnya sebagai “fragmen-fragmen yang tidak lengkap” yang tidak dapat mencerminkan gambaran utuh, terutama terkait isu-isu yang sangat rahasia.
Pernyataan Haliva, yang menyebutkan perlunya “Nakba” (bencana) untuk merasakan akibatnya, mengacu pada peristiwa 1948 ketika sekitar 700 ribu warga Palestina diusir dari rumah mereka. Klaim mengenai jumlah korban tewas di Gaza, yang melebihi 50 ribu pada Maret, terus menjadi bahan perdebatan dan kritik internasional.
Hamas mengecam pernyataan Haliva, menyebutnya sebagai “kejahatan terhadap rakyat kami,” sementara laporan Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa November lalu menuduh tindakan Israel di Gaza memenuhi karakteristik genosida. Tuduhan genosida juga datang dari kelompok hak asasi manusia Israel, sementara Israel terus membantah tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa mereka bertindak sesuai hukum internasional.
Kritik internasional terhadap perang di Gaza dan rencana Israel untuk menduduki Kota Gaza semakin meningkat, dengan tokoh-tokoh seperti Perdana Menteri Selandia Baru dan Denmark menyampaikan kekhawatiran mereka.
