Jakarta – Dalam sebuah pernyataan, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menekankan peran penting daerah dalam memaksimalkan potensi ekonomi dari pemrosesan lebih lanjut sumber daya alam (SDA). Ia berpendapat, inisiatif kebijakan hilirisasi yang saat ini ditekankan oleh pemerintah pusat perlu direspon secara aktif dan terencana oleh pemerintah daerah melalui strategi pemberdayaan yang terukur dan komprehensif.
Abdul Rahman menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan yang dirintis oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menurutnya akan mengarahkan proses hilirisasi menuju jalur yang lebih adil dan menguntungkan bagi daerah.
“Pendekatan Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil sangat layak diapresiasi. Untuk pertama kalinya, kita melihat hilirisasi tidak hanya sebagai strategi industri, tetapi juga sebagai strategi untuk mencapai keadilan ekonomi – ini merupakan kesempatan besar untuk menjadikan daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ungkap Abdul Rahman dari Jakarta, Kamis (26/6).
Lebih lanjut, mantan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini, mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya bertindak sebagai fasilitator perizinan, melainkan harus secara aktif mendukung peningkatan kemampuan usaha lokal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mereka dapat berpartisipasi langsung dalam rantai bisnis hilirisasi. Ia juga mendorong penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) secara efektif untuk membiayai program pelatihan tenaga kerja, penguatan koperasi, serta pendampingan UMKM.
“Pemerintah daerah harus memperkuat dan mendorong para pengusaha di daerah dan BUMD untuk memanfaatkan peluang dalam sektor hilirisasi SDA. Rantai bisnis pendukung dan pelengkap hilirisasi harus dikuasai oleh pelaku usaha di daerah tersebut. Para kepala daerah perlu menyiapkan warga mereka untuk memanfaatkan peluang mulai dari klaster bisnis inti hilirisasi SDA, klaster UMKM bisnis pendukung, dan klaster tenaga kerja,”jelas Abdul Rahman.
Ia juga menyebut bahwa kebijakan hilirisasi ini akan melengkapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang selama ini didominasi oleh sektor industri perkotaan berbasis teknologi, jasa keuangan, dan pariwisata. “Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil mendorong penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah melalui hilirisasi pertambangan, tanpa terpengaruh oleh tekanan asing yang menolak hilirisasi kita,” tambahnya.
Abdul Rahman optimis bahwa arah pembangunan ekonomi nasional kini semakin seimbang, dan Indonesia ke depan akan didukung oleh dua kekuatan utama. “Ke depan, perekonomian Indonesia akan terbang dengan dua mesin sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Mesin pertama berbasis pada hilirisasi SDA di wilayah pedesaan, dan yang kedua pada industri modern di wilayah perkotaan,” tegasnya.
Pernyataan Abdul Rahman selaras dengan pandangan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang dalam forum Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 menyatakan bahwa nilai tambah dari hilirisasi harus dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat lokal.
“Hilirisasi ke depan haruslah adil bagi daerah. Nilai tambahnya harus dinikmati oleh penduduk setempat. Mereka harus menjadi penguasa di tanah air mereka sendiri,” ujar Bahlil.
