Ditulis Oleh: M. Ishom el-Saha, Guru Besar UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
My Indonesia Blog, JAKARTA — Musim Haji 1446 H merupakan awal dari transisi penyelenggaraan haji secara nasional. Kementerian Agama (Kemenag) RI, yang sebelumnya berperan sebagai operator penyelenggaraan haji semenjak 1950, telah merencanakan untuk mengakhiri tanggung jawabnya pada musim haji tahun ini, digantikan oleh Badan Penyelenggara (BP) Haji di musim berikutnya.
Transisi penyelenggaraan haji diharapkan berjalan lancar, meskipun sempat terjadi dinamika, terutama setelah beredar informasi mengenai pemangkasan kuota haji untuk Indonesia sebesar 50% oleh BP Haji, yang kemudian ditarik kembali setelah adanya klarifikasi dari pemerintah Saudi yang belum menetapkan kuota haji tahun depan.
Spekulasi mengenai hubungan antara Kemenag RI dan BP Haji dalam proses transisi penyelenggaraan haji banyak beredar. Terkesan BP Haji kurang berkoordinasi dengan Kemenag RI, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai penyelenggara haji. Transisi ini seharusnya dimanfaatkan untuk pembelajaran, bukan menjadi ajang saling menyalahkan.
Kemenag RI pada musim haji 1446, telah melakukan upaya untuk membangun fondasi transformasi penyelenggaraan ibadah haji. Upaya ini merupakan contoh dari komitmen Kemenag RI yang dapat dijadikan panduan bagi BP Haji ke depan, yaitu dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Pada musim haji tahun ini, Kemenag RI telah melakukan upaya untuk membangun fondasi transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pertama, penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari rata-rata Rp93,4 juta menjadi rata-rata Rp89,4 juta, merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah dan DPR, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subiyanto.
Kedua, pengumuman daftar nama Jemaah Haji Khusus yang berhak melunasi biaya haji tahun ini, yang diumumkan secara terbuka melalui website Kementerian Agama dan media.
Pendekatan ini sama dengan yang dilakukan jemaah haji reguler, di mana mereka yang berhak melunasi diumumkan secara terbuka, menjadi bagian dari upaya transparansi. Sebelumnya, daftar nama jemaah haji khusus tidak diumumkan, melainkan dipanggil melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Mulai tahun ini, daftar nama jemaah haji khusus diumumkan secara terbuka, sehingga semua jemaah dapat mengakses daftar nama yang berhak melunasi biaya haji tahun ini.
Ketiga, pencegahan praktik monopoli yang dilakukan melalui skema penyediaan layanan haji yang melibatkan delapan Syarikah. Prosesnya transparan dan menyesuaikan dengan transformasi penyelenggaraan ibadah haji yang sedang berlangsung di Saudi. Evaluasi dalam pelaksanaan ini akan sangat berguna untuk perbaikan di masa depan.
Keempat, Pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas. Tahun ini, pertama kalinya, PPIH Arab Saudi menetapkan dua jalur pelaksanaan dam/hadyu. Jalur pertama, penyembelihan Dam/Hadyu di Tanah Suci dilakukan melalui Program Adahi yang dikelola Al-Haiah Al-Malakiah Makkah wal Masyair al Muqoddasah. Jalur kedua, penyembelihan Dam/Hadyu di Indonesia, yang dapat dilakukan melalui BAZNAS bagi jemaah yang membolehkan penyembelihan hewan Dam di Indonesia. Sampai saat ini, telah terkumpul 21.290.432.707 rupiah dari 8.451 dam.
Kelima, penguatan ekosistem ekonomi Haji sebagai program berkelanjutan yang telah berlangsung selama tiga tahun, dalam bentuk ekspor bumbu nusantara. Pada musim haji tahun ini, peningkatan sangat signifikan, mencapai 500% dengan peningkatan ekspor bumbu nusantara hingga 475 ton. Selain bumbu, juga diekspor makanan siap saji dan lauk siap saji untuk dibagikan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada operasional haji 1446 H/2025 M.
Keenam, keterlibatan BPKH Limited dalam Penyediaan Konsumsi (Ready to Eat). Tahun ini, pertama kali BPKH Limited mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam penyediaan layanan katering bagi jemaah haji Indonesia. BPKH Limited menyiapkan konsumsi jemaah selama peak season, tepatnya pada 7, 8, 13, 14, dan 15 Zulhijjah.
Terdistribusi 1.281.680 boks makanan di hotel jemaah haji pada 7, 8, dan 13 Zulhijjah. Meskipun terjadi keterlambatan distribusi pada 14 dan 15 Zulhijjah untuk sekitar 20.000 jemaah, BPKH Limited memberikan kompensasi berupa 10 SAR untuk sarapan, 15 SAR untuk makan siang, dan 15 SAR untuk makan malam.
Ketujuh, melakukan negosiasi masalah layanan haji. Kemenag RI telah berhasil mengatasi permasalahan haji secara umum melalui upaya negosiasi dan mitigasi. Misalnya, negosiasi penangguhan pembatasan jemaah haji berusia 70 tahun, yang awalnya direncanakan hanya 5% dari total kuota, berhasil dilakukan. Keberhasilan negosiasi juga terlihat pada penggunaan tenda cadangan Kementerian Haji Arab Saudi untuk jemaah yang terdampak perubahan skema pengangkutan transportasi dan penggunaan Ambulance di Masyair serta izin Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daker Makkah.
Pemerintah Indonesia melalui Kemenag RI menunjukkan kinerja luar biasa dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Penyelenggaraan haji di bawah Amirul Hajj Menteri Agama Nasaruddin Umar telah dilaksanakan sesuai dengan manifesto suci (bersih dari KKN) yang kerapkali disampaikannya sejak dari perencanaan hingga penyelenggaraan musim haji 1446 H.
Jemaah haji juga merasakan pelayanan luar biasa yang manusiawi dari para petugas haji. Bahkan, di antara mereka mengakui bahwa pelayanan haji tahun ini menjadi salah satu yang terbaik dalam sejarah penyelenggaraan haji Indonesia. Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, misalnya, menyampaikan apresiasi tinggi atas suksesnya pelaksanaan haji. Testimoni-testimoni yang disampaikan langsung oleh para jemaah melalui media sosial mereka juga memberikan bukti.
Kita tidak menutup mata bahwa di balik sukses penyelenggaraan haji tahun ini terdapat kekurangan dan kelemahan. Haji adalah titik simpul keislaman dan moment berjuta harapan umat bermuara, sehingga wajar menjadi sorotan kita semua. Disadari bahwa masih ada yang perlu dievaluasi dan disempurnakan secara bersama-sama untuk perbaikan penyelenggaraan haji sebagaimana yang amanatkan Presiden Prabowo Subiyanto.
Kini, waktunya pemangku kebijakan haji duduk dalam semangat keumatan dan bukan mementingkan ego sectoral dalam proses transisi. Peralihan penyelenggara haji dari Kemenag kepada BP Haji bukanlah sekedar peralihan administratif semata, tetapi lebih substantif untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan efektivitas implementasi tujuan bersama secara berkelanjutan.
Agenda legislator baru akan menyelesaikan RUU Haji pada Agustus 2025. Sedangkan di sisi lain telah terbit jadwal kegiatan Kantor Urusan Haji Arab Saudi untuk musim haji 1447 H.
Terhitung mulai bulan ini, pemerintah Arab Saudi telah menerbitkan dokumen persiapan awal dan jadwal kegiatan Muslim haji 1447 H. Pada bulan Juli sampai Agustus 2025, mulai dibuka kesempatan observasi dan transfer uang di platform Nusuk Masar (E-Hajj) serta konfirmasi pemesanan dengan kontrak pemesanan lebih awal. Dengan kata lain, BP Haji sebagai penerima pelimpahan penyelenggaraan haji tahun depan seharusnya melakukan komunikasi yang sehat dan koordinasi yang efektif dengan Kemenag RI. Kedua lembaga ini harus saling menopang, menyelaraskan langkah, dan membangun fondasi yang kokoh untuk kesuksesan transisi ini.
Pada akhirnya, penyelenggara haji adalah amanah keagamaan sekaligus konstitusional. Sinergi dan kolaborasi antara Kemenag RI dan BP Haji merupakan kunci utama dalam memastikan kesuksesan transisi penyelenggaraan haji. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat tata kelola tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk menjawab tantangan penyelenggaraan haji di masa depan secara berkelanjutan. Wallahu a’lam
