Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan belum akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (ERP) atau menaikkan tarif parkir dalam waktu dekat. Prioritas utama Pemprov adalah mengembangkan layanan transportasi publik, khususnya Transjabodetabek.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Chico Hakim, menjelaskan bahwa perluasan layanan Transjabodetabek merupakan langkah terpenting. Tujuannya adalah mempermudah akses masyarakat terhadap transportasi umum di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
“Pemprov DKI Jakarta akan menambah jumlah rute Transjabodetabek. Ini yang menjadi fokus utama,” kata Chico, Sabtu (14/6/2025).
Selain itu, Pemprov juga berencana meningkatkan layanan Mikrotrans di daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta. Layanan angkutan kota ini diharapkan berperan sebagai jembatan menuju Transjabodetabek dan moda transportasi massal lainnya.
“Misalnya, layanan Mikrotrans akan ditempatkan tidak lebih dari 200 meter dari perumahan warga, sehingga memudahkan masyarakat naik bus Transjakarta atau moda transportasi massal lainnya,” jelas Chico.
Chico menambahkan bahwa integrasi sistem transportasi ini adalah fondasi untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal sebagai gaya hidup. Kenyamanan dan keamanan penumpang angkutan umum juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ini.
Chico menekankan bahwa penerapan ERP dan penambahan tarif parkir baru akan dilakukan setelah perluasan layanan Transjabodetabek selesai dan masyarakat sudah terbiasa memanfaatkan transportasi umum.
