Oleh : Jaharuddin, Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Jakarta
Saya mengikuti penyelenggaraan ibadah haji tahun ini secara virtual, melalui berbagai sumber seperti laporan berita dan unggahan dari orang-orang terdekat. Setiap kali menyaksikan pemandangan Ka’bah yang disiarkan, saya merasakan kerinduan mendalam untuk segera dapat kembali ke sana, bersama istri, anak-anak, dan orang tua. Bayangan mereka menapak tanah suci, menangis dalam doa panjang, seperti yang pernah saya alami sebelumnya, menimbulkan harapan yang kuat dalam hati.
Namun, kerinduan ini tidak terlepas dari rasa cemas. Pada tahun ini, isu tentang banyaknya calon jamaah yang gagal berangkat melalui jalur haji *furoda* – jalur non-kuota yang secara legal diizinkan di Arab Saudi, tetapi belum sepenuhnya terkelola dengan baik – menjadi sorotan utama. Biaya yang dikenakan sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp 373 juta hingga Rp 975 juta. Bandingkan dengan biaya haji *plus* yang mulai dari Rp 159 juta, dan haji reguler yang memerlukan waktu tunggu puluhan tahun. Sementara mereka yang memilih jalur *furoda* harus mengeluarkan dana yang besar dalam waktu relatif singkat, asalkan visanya masih berlaku.
Pada tahun ini, visa *furoda* sama sekali tidak diterbitkan oleh otoritas Saudi. Ribuan orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik harus menerima kenyataan pahit tersebut. Banyak yang merasa kecewa, marah, bahkan sedih. Beberapa merasa dirugikan, sementara yang lain menganggap kejadian ini sebagai ujian. Namun, bagi saya, ini menjadi momentum yang sangat baik untuk melakukan refleksi mendalam, tidak hanya terkait dengan aspek teknis keberangkatan, tetapi juga alasan di balik pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.
Idul Adha, yang bertepatan dengan puncak ibadah haji, adalah momen spiritual paling agung dalam Islam. Lebih dari sekadar perayaan penyembelihan hewan qurban, ini melambangkan bagaimana manusia diinginkan untuk mengorbankan sisi gelap diri mereka sendiri. Ini adalah proses menyembelih ego, nafsu, keserakahan, keinginan untuk menunjukkan superioritas, dan haus akan keistimewaan. Di sinilah nilai keagungannya terpancar.
Dan tepat di titik inilah kita harus bertanya secara jujur kepada diri sendiri: sudahkah kita benar-benar mengorbankan sifat-sifat duniawi ketika melaksanakan ibadah haji? Atau justru kita malah membawanya ke tanah suci, dengan cara yang lebih mewah dan mahal, namun kurang berpeduli terhadap nilai-nilai sosial?
Saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun, termasuk mereka yang memilih jalur *furoda*. Tetapi, ketika kita hidup dalam masyarakat yang penuh ketidakadilan, di mana banyak saudara kita menabung selama puluhan tahun hanya untuk sekali menyentuh Ka’bah, maka memilih jalur haji yang mahal dan memotong antrean panjang terasa mengabaikan aspek keadilan sosial dalam ibadah tersebut.
Kita sering melihat unggahan jemaah haji yang menunjukkan kemewahan, makanan berlimpah, dan fasilitas kelas bisnis, yang ditampilkan sebagai bagian dari “perjalanan spiritual”. Padahal, spiritualitas sejati lahir dari keterbatasan yang kita syukuri, dari keikhlasan untuk memberikan jalan bagi orang lain, dan dari doa yang lebih banyak daripada pujian atas fasilitas yang kita nikmati.
Kegagalan penerbitan visa *furoda* tahun ini adalah cermin yang menghadapkan wajah kita pada realitas. Kita diminta merenungkan, apakah selama ini ibadah haji kita didasarkan pada keikhlasan, atau justru pada ego yang mencoba menyembunyikan diri dalam bentuk niat baik.
Mungkin, kegagalan berangkat ini lebih berharga daripada perjalanan mewah yang kosong dari kepedulian. Mungkin, uang yang tidak terpakai sebesar satu miliar rupiah dapat dialihkan untuk membantu sepuluh orang yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Mungkin, Allah sedang menegur kita bukan karena kesalahan teknis, tetapi karena kita telah lupa bahwa ibadah yang tidak berpihak pada sesama bisa menjadi bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri.
Pemerintah memang perlu meregulasi jalur *furoda* secara ketat dan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga dalam konteks moral dan keadilan sosial. Harus ada batasan untuk ibadah haji berulang kali, terutama bagi mereka yang mendapat fasilitas karena jabatan atau kekayaan. Harus ada keberanian untuk mengatakan bahwa ibadah haji bukanlah hak istimewa yang bisa diklaim oleh mereka yang berkuasa. Bahwa di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, dan perbedaan hanya terletak pada ketakwaan, bukan pada harga kursi pesawat.
Tetapi sebelum semua itu diimplementasikan, perubahan harus dimulai dari kesadaran kita masing-masing. Kita harus menyadari bahwa ibadah haji, sekecil apa pun, tidak akan bernilai jika dilaksanakan dengan cara yang menyakitkan keadilan. Kita harus memahami bahwa haji pada hakikatnya adalah perjalanan spiritual untuk menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tak berarti. Di hadapan Ka’bah, semua gelar dan kemewahan akan runtuh, yang tersisa hanyalah jiwa yang terbuka untuk menerima rahmat Tuhan.
Idul Adha mengingatkan kita pada kisah Ibrahim yang taat, rela mengorbankan anaknya demi perintah Tuhan, dan Ismail yang patuh, rela disembelih. Siapakah kita, jika bahkan mengorbankan ego kita sendiri tidak mampu kita lakukan? Siapakah kita, jika menahan diri demi memberi jalan bagi orang lain pun kita tidak mampu?
Semoga kegagalan penerbitan visa *furoda* tahun ini bukan hanya menjadi berita sedih, tetapi juga sebagai alarm rohani bagi kita semua. Semoga ibadah haji didasarkan pada keikhlasan, bukan hanya kemampuan. Semoga, setiap langkah kita menuju tanah suci selalu disertai dengan kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak semua hal bisa—atau harus—dibeli. Karena yang paling berharga dalam ibadah haji bukanlah tiketnya, tetapi keikhlasan dan rasa takut kehilangan berkahnya.
