Setelah Ingin Caplok Gaza, Kini Israel Hendak Gulingkan Otoritas Palestina

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, mengusulkan pembubaran Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, setelah Israel mengumumkan rencana pencaplokan Jalur Gaza. Ben-Gvir menyatakan hal tersebut melalui akun X resminya, seraya menanggapi rencana tersebut sebagai ‘fantasi teroris’ oleh Presiden Mahmoud Abbas. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Mahmoud Abbas berencana mengumumkan transformasi Otoritas Palestina menjadi Negara Palestina saat menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada bulan September mendatang, dengan dukungan dari negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Portugal yang berencana mengakui negara Palestina pada sidang tersebut. Pemerintah Israel, melalui kabinet keamanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menyetujui rencana operasi besar-besaran untuk merebut Gaza. Rencana ini memicu penolakan luas dari berbagai pihak, termasuk dunia Arab dan Islam, serta sebagian negara Barat. Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan ‘membebaskan Gaza dari Hamas’ dan membentuk pemerintahan sipil yang tidak melibatkan Otoritas Palestina, Hamas, atau organisasi teroris lainnya. Reaksi internasional terhadap rencana Israel mencaplok Gaza sangat kuat. Beberapa negara, di antaranya Italia, Australia, Jerman, Selandia Baru, dan Inggris, menyampaikan penolakan mereka atas rencana tersebut, dengan khawatir bahwa hal ini akan memperburuk situasi kemanusiaan dan meningkatkan risiko eksodus massal warga sipil. Rusia dan sejumlah negara lainnya, termasuk Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, Slovenia, dan Spanyol, juga menolak keras rencana Israel tersebut. Komite Menteri yang diamanatkan KTT Luar Biasa Arab-Islam tentang perkembangan Jalur Gaza secara tegas mengutuk dan menolak rencana Israel, menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan upaya untuk mengukuhkan pendudukan ilegal. Komite tersebut menyatakan bahwa rencana Israel merupakan keberlanjutan dari pelanggaran berat yang telah dilakukan terhadap rakyat Palestina, termasuk pembunuhan, kelaparan, dan upaya pemindahan paksa. Mereka menekankan bahwa rencana ini juga akan merusak upaya perdamaian dan penyelesaian konflik.